Surat Terbuka untuk Pak Yudhoyono

Kepada,

Yang Terhormat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

Di manapun Anda berada.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

            Saya tahu, Bapak sedang sibuk memikirkan langkah-langkah terbaik untuk Partai Demokrat pada Pemilu 2019, terutama pemilihan presiden.

            Ijinkan saya, seorang pemuda berusia 20 tahun yang masih belum terlalu banyak makan asam garam kehidupan untuk berpendapat. Selain sebagai pemuda, saya adalah calon konsultan politik. Kenapa calon? Karena saya masih belum punya banyak modal untuk meresmikan diri saya sebagai konsultan politik. Modal saya hanya kesuksesan menebak dua pemenang dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Kedua calon yang saya prediksi akan menang dan akhirnya benar adalah Khofifah Indar Parawansa dan Sutiaji, masing-masing adalah pemenang pemilihan gubernur Jawa Timur dan pilkada Kota Malang. Keduanya adalah calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Prediksi saya memang tidak saya publikasikan secara luas. Saya takut menanggung malu seperti para lembaga survei yang beberapa kali meleset dan konon kini menjadi senjata penguasa.

            Sebagai calon konsultan politik, sudah seharusnya saya memberikan saran terbaik untuk Bapak beserta seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat. Mohon saran yang akan saya sampaikan kepada Bapak tidak ditanggapi terlalu serius. Toh, saya masih calon, belum jadi konsultan politik. Saya juga hanya pemuda jomblo 20 tahun yang masih bingung mencari pasangan hidup yang cocok bagi saya. Saya juga bukan putra Bapak yang karirnya cemerlang di TNI dan pendidikannya setinggi pohon beringin di lambang partai kuning. Rata-rata nilai rapor saya hanya 7,7 waktu SMP dan SMA. Nilai matematika saya di rapor kelas 4 SD juga hanya 4,9. Sudahlah, yang jelas, saya hanya kotoran hitam di ujung jempol kaki jika dibandingkan dengan sumber daya Partai Demokrat yang begitu luas dan berkualitas.

            Kembali ke soal pencalonan presiden, saya SANGATT MENDUKUNGGG Bapak beserta partai yang Bapak pimpin untuk membuat poros ketiga pada pemilihan presiden 2019. Siapapun mitra koalisinya, saya yakin Partai Demokrat akan sukses membuat poros ketiga. Mengapa saya mendukung pembentukan poros baru? Pertama, pengalaman Bapak sebagai presiden dua periode dan Partai Demokrat yang memenangkan kursi terbanyak di DPR RI pada tahun 2009 membuktikan kebesaran Partai Demokrat dan nama Bapak. Kemenangan Partai Demokrat pada pilkada serentak 2018 yang mencapai 35% dari total seluruh pilkada yang diselenggarakan juga sudah lebih dari cukup sebagai modal awal pemilihan presiden 2019..

Kedua, kepemimpinan Bapak sebagai kepala pemerintahan RI menghasilkan banyak prestasi. Bahkan, jika dibandingkan dengan kepemimpinan kepala yang sekarang, lima tahun pertama Bapak di istana jauh lebih baik. Tidak hanya jauh, tapi sangat jauh. Sejauh total jarak seluruh jalan tol yang konon katanya, dibuat dengan dana pinjaman itu. Periode pertama Bapak memimpin juga hampir tidak ada kaos sablonan dengan tagar 2009 ganti presiden.

Alasan ketiga, Bapak getol menempatkan diri sebagai rakyat selama rezim sekarang berkuasa. Bukan sebagai negarawan, bukan sebagai orang yang pernah menjadi kepala NKRI, tapi murni sebagai rakyat yang ingin diperlakukan adil. Tulisan-tulisan dan pidato-pidato Bapak memang kadang sedikit memelas. Salah satunya cuitan Bapak ketika muncul ribuan mahasiswa di depan rumah Bapak. Namun, ungkapan di media sosial yang diunggah oleh Bapak benar-benar menegaskan jika Pak Yudhoyono adalah rakyat. Sama seperti saya, Hotman Paris atau Nikita Mirzani. Rakyat butuh pemimpin yang hatinya merakyat seperti Bapak. Tidak hanya merakyat secara busana yang dilinting, Bahasa Inggris belepotan atau masuk pasar tradisional namun kebijakannya membuat harga di pasar melambung tinggi.

            Bicara soal poros, jika memang ingin mendukung petahana atau oposisi, masih ada kemungkinan menang. Namun sebagai calon konsultan politik, saya tidak terlalu merekomendasikan opsi tersebut. Satu hal yang perlu digarisbawahi mengenai pencalonan presiden atau wapres pada 2019 nanti. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak untuk tidak marah ataupun prihatin mengenai garis bawah yang akan saya sampaikan.

            Garis bawah itu adalah, jangan Mas Agus. Iya, saya mohon kepada Bapak sebagai calon konsultan politik sekaligus warga negara yang baik agar tidak mencalonkan dahulu Mas Agus dalam pemilihan presiden 2019 nanti. Entah itu sebagai presiden atau wapres. Saya juga punya beberapa alasan yang cukup kuat. Pertama, Mas Agus masih sangat hijau di dunia politik. Saya yakin, pengalaman Mas Agus di bidang kemiliteran sudah sangat banyak. Namun, dunia politik sangat berbeda dengan dunia militer. Saya tidak perlu menjabarkan perbedaan-perbedaan tersebut di sini karena surat saya nantinya akan jadi terlalu panjang, bahkan lebih panjang dari nawacita yang sangat panjang itu.

Kedua, marilah kita belajar dari salah satu negara demokrasi tertua di dunia. Negara yang kini dipimpin Donald Trump itu pernah memiliki presiden dengan hubungan ayah dan anak. George H. W. Bush, sang ayah, menjabat pada tahun 1989 sampai 1993. Sang anak, George W. Bush, memimpin gedung putih sejak 2001 hingga 2009. Ada jarak selama 8 tahun antara periode berakhirnya jabatan sang ayah dan dimulainya kekuasaan sang anak. Bisa disimpulkan, ayah dan anak susah untuk berada di jabatan yang sama dalam waktu terlampau dekat. Bush Junior termasuk yang cukup sukses. John Adams dan John Quincy Adams, bapak-anak yang pernah menjadi orang nomor satu di negara yang sama malah butuh waktu selama 24 tahun. Ir. Sukarno dan putrinya berjarak hingga 34 tahun di kursi RI satu.

Jika Pak Yudhoyono ingin Mas Agus bisa menapaki karir yang sama hingga menjadi orang nomor satu di NKRI, Bapak bisa mencontoh George W. Bush yang menjadi Gubernur Texas dua tahun setelah ayahnya selesai mengabdi sebagai presiden. Mas Agus akan lebih mudah memenangkan pilpres jika rakyat sudah mengenalnya sebagai gubernur atau kepala daerah. Jika telah sukses sebagai kepala daerah, rakyat akan lebih mudah melihat Mas Agus sebagai dirinya sendiri, bukan hanya seorang putra dari Pak Yudhoyono.

            Kemungkinan terburuknya, Partai Demokrat gagal memenangkan kursi presiden atau wakil presiden. Jika itu terjadi, tidak apa-apalah, Pak. Menjadi oposisi tidak seburuk perasaan seorang jomblo yang datang ke pernikahan mantannya. Bapak bisa mencontoh partai yang selama ini menjadi rival Partai Demokrat. Parpol tersebut tak bosan berada di pihak oposisi selama 10 tahun. Acap kali kenaikan BBM mereka kritik, tak jarang kata-kata pedas mereka lontarkan. Sang ketua umum partai tersebut adalah orator ulung. Mampu berkomunikasi dengan alam ghaib, terutama dengan sosok almarhum ayahnya. Tak hanya itu, dia juga mampu menempatkan seorang petugas partai menjadi kepala pemerintahan. Putrinya juga sukses duduk di kursi menteri. Partainya bahkan meraih kursi terbanyak pada pemilihan legislatif 2014. Hebat bukan, ibu ini? Istilah dangdut koplonya hak e hak e hok ya hok ya joss. Pokonya mantap lah. Kesabaran Partai itu bisa menjadi contoh bagi Partai Demokrat. Siapa tahu, setelah 10 tahun menjadi oposisi, Partai Demokrat bisa memenangi kontestasi pemilihan presiden. Toh, 5 tahun pertama kepemimpinan Bapak jauh lebih menyejahterakan rakyat daripada kepemimpinan sang ibu ketua partai dan sang petugas partai jika keduanya digabungkan.

            Sepertinya, surat saya sudah lebih panjang dari janji-janji nawacita dan revolusi mental. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya yang masih sangat jauh dari kata sempurna ini. Semoga saran yang saya berikan dapat membantu Bapak dalam menentukan arah pada pemilu 2019. Oh iya, satu lagi, Pak. Di usia Bapak sekarang, begadang sudah menjadi salah satu kegiatan yang harus dihindari. Idealnya, usia awal 20 tahunan seperti saya yang berada pada masa puncak kebegadangan. Daniel H. Pink dalam salah satu bukunya menyebutkan, pada usia lanjut manusia lebih cepat terlelap jika dibandingkan dengan masa muda yang masih hak e hak e hok ya hok ya joss. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Calon Konsultan Politik,

  

Coqi Basil